Bertempat di Joglo Bapak Ngadiyono Dusun Jagalan, Kalurahan Margodadi Seyegan, Senin (22/05), Danang Maharsa, Wakil Bupati Sleman berkenan hadir dalam acara sambung rasa penanggulangan Kemiskinan bersama warga sekitar dan lembaga terkait.
Hadir dalam sambung rasa tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Dinas Sosial, Panewu Seyegan, Kawat Sosial, Lurah Margodadi, Babinsa/Babinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat Margodadi.
Setelah ucapan selamat datang dari Lurah Margodadi, sambutan dilanjutkan Panewu Seyegan, Samino, S IP, M. Ec.Dev yang menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan dalam afirmasi kebijakan tidak bisa dilakukan secara sektoral tapi harus lintas sektor. Dari mulai Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan bahkan sampai ke DPRD. Seyegan mempunyai kepentingan mengingat Seyegan termasuk 3 kapanewon yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Dengan sambung rasa penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan permasalahan di lapangan dapat dipahami sehingga solusi dalam penanggulangan pemiskinan dapat lebih tepat.
Bambang Sigit Sulaksono, anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program wakil bupati melalui Bappeda. Penanggulangan kemiskinan ini merupakan kegiatan yang dilematik di masyarakat. Banyak masyarakat yang mengaku miskin intuk dapat bantuan dari pemerintah. Untuk itu menurunnya angka kemiskinan juga membuka problematika baru di masyarakat .
Bambang menambahkan, pembangunan yang dilaksanakan sekarang harus berdampak pada peningkatan ekonomi, sehingga program yang digulirkan adalah program kerakyatan yang mekanisme pendanaannya melalui anggaran perubahan-perubahan
Ari dari Dinas Soal Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa ada 2 penanggulangan kemiskinan yaitu program pemberdayaan sosial yang berupa pelatihan dan bantuan dalam bidang pendidikan.
Ari juga menjawab tentang krieriamia masyarakat yang mendapat bantuan dengan mengambil contoh PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan Bansos bersyarat yaitu penerima manfaat harus masuk dalam DTKS dan juga memenuhi 5 komponen PKH (ada wanita hamil, balita, disabilitas, anak usia sekolah dan lansia). Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut bisa diusulkan melalui bansos sembako.
Danang Maharsa, wabup sekaligus ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa sambung rasa penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan dilakukan agar Tim tahu persis persoalan kemiskinan di masyarakat sehingga program yang digulirkan akan tepat sasaran.
Dengan temu warga seperti itu diharapkan terjadi diskusi tentang kemiskinan sesuai realita lapangan. Pemerintahpun tidak salah dalam menentukan klasifikasi kemiskinan.Pemerintah Sleman Sekarang ini menghadapi 2 langkah penanganan yaitu kemiskinan dan stunting.
Setelah acara diskusi dengan peserta, acara dilajutkan dengan testimoni dari 4 mahasiswa AMIKOM yang mendapat beasiswa gratis dari pemerintah kabupaten Sleman. Harapannya dengan pendidikan yang cukup tinggi akan mengentaskan keluarganya dari status miskin