SEYEGAN – Pemerintah Kalurahan Margomulyo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna Margomulyo pada Rabu (24/9/2025), dihadiri oleh unsur pamong, LKK, BPKal, DPRD Sleman, Dinas PMK, Polsek, Koramil, serta perwakilan masyarakat.

Panewu Kapanewon Seyegan, Agung Endarta, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Musrenbangkal merupakan forum strategis untuk menyusun kegiatan prioritas yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kemampuan anggaran sangat terbatas, sehingga kegiatan harus berdasar skala prioritas, terutama pada penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan pemberdayaan generasi muda,” ujarnya.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, menambahkan bahwa usulan kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat serta selaras dengan regulasi penggunaan Dana Desa. Ia menyebutkan ketahanan pangan 20%, kesehatan 20%, program Koperasi Merah Putih, serta infrastruktur tetap menjadi fokus. “UMKM perlu dioptimalkan, Bumkal ditingkatkan perannya dalam PAD, dan Koperasi Merah Putih akan difasilitasi,” kata Eko.

Apresiasi datang dari anggota DPRD Kabupaten Sleman, Suharyono, S.Pd., yang menekankan pentingnya prioritas pembangunan berbasis kesejahteraan. Ia juga memperkenalkan program unggulan “Sleman Pintar” yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk UTY, AMIKOM, dan Unisa.

Sementara itu, Y. Purnama Kristiawan, M.I.P., Kabid Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas PMK Sleman, menekankan perlunya sinergi lintas sektor. Ia mencontohkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab kesehatan, melainkan juga melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Purnama juga menyoroti peluang pengembangan UMKM seiring pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Seyegan.

Dalam musyawarah, Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, SH, menyampaikan bahwa RKP Kalurahan 2026 akan menjadi dasar penyusunan APBKal. Prioritas tetap diarahkan pada penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi melalui program ketahanan pangan, koperasi, pasar UMKM, dan Bumkal. “Kegiatan yang tidak bisa dibiayai kalurahan akan diusulkan ke pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Musrenbangkal ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pamong dan LKK setelah dilakukan pencermatan usulan kegiatan. RKP yang disusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Margomulyo dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kapanewon Seyegan.