Dengan mengambil tema “Responsif dengan PSKS dan PPKS untuk membangun Bangsa”, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi Penyuluhan Sosial Tingkat Kalurahan tahun 2023.
Selasa (14/03), Margomulyo ditunjuk untuk menjadi tempat penyuluhan sosial dikarenakan Kalurahan ini masih banyak terjadi masalah sosial dibanding kalurahan lain yang ada di wilayah Kapanewon Seyegan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kalurahan ini dihadiri peserta yang terdiri dari Lurah, pamong kalurahan, perwakilan BPKal, Dukuh, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kader dan tokoh masyarakat.
Adapun sebagai nara sumber adalah Sukron Arif Mutaqin, SE (Komisi D DPRD Propinsi DIY), TP PKK DIY, Dinsos DIY dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) Kabupaten Sleman.
Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo dalam sambutannya menyampaikan berterima kasih Margomulyo dijadikan tempat penyuluhan Sosial karena memang banyak sekali kasus/masalah sosial yang terjadi di Margomulyo. Eko mengharap setelah mendapat sosialisasi ini, peserta diharap untuk menyebarluaskan ke wilayah masing masing.
Tri Susilastuti, AKS dai Dinas Sosial Propinsi DIY dalam pengarahannya mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya mengakomodir permasalahan sosial masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan telah berdirinya Balai Rehabilitasi di 6 tempat di wilayah DIY. Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan Balai Rehabilitasi tersebut. Kendalanya adalah informasi adanya balai tersebut belum banyak masyarakat yang mengetahui sehingga perlu perpanjangan tangan Dinas Sosial yang ada dibawah seperti PSM, TPSK, TKSK, Pensosmas yang memfasilitasi masalah sosial yang terjadi.
Sukron Arif Mutaqim dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan kehidupan adalah permasalahan sosial, untuk itu perlu kegiatan berkesinambungan dari tingkat bawah sampai jenjang diatasnya. Persoalan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria. Contoh penerima BLT ataupun PKH sering tidak sesuai dengan yang diusulkan dari bawah.
Sukron menambahkan tentang keberadaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya yang bisa berperan dengan pengembangan koperasi melalui kegiatan Dasa wisma. Angka kemiskinan yang masih tinggi (di atas 11 %) juga merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama sama.
Christiana Swasti, MSi, dari Tim Penggerak PKK DIY dalam materinya menitik beratkan pada peran PKK dalam membangun ketahanan keluarga untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial.
Christiana menyampaikan bahwa PKK merupakan gerakan berbasis keluarga yang berupaya mencapai kesejahteraan keluarga. Untuk itu PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat. Pendeknya menurut Christiana, PKK berupaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan ketahanan keluarga.
Christiana memberi contoh masalah kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung. Ditambahkan pula siapa saja yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial
Di bagian akhir, Christiana menerangkan tentang pilar ketahanan keluarga yaitu spiritual atau religius, kesejahteraan, keamanan/kenyamanan dan keadilan. Adapun dimensi ketahanan keluarga menyangkut ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi.
Sebelum kegiatan diakhiri, dari Pensosmas menerangkan tentang PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Sedangkan Okta dari TKSK menerangkan alur usulan penerima manfaat yang dimulai dari usulan RT/RW – Musduk-Kalurahan-Muskal-Kabupaten-SK Kemiskinan dari Bupati-Pusat.