Pemerintah menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi 1564 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) intuk alokasi 3 bulan yakni September, Oktober dan Nopember 2023.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kalurahan Margoagung pada hari Senin (25/9) dengan melibatkan seluruh pamong termasuk Dukuh dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
Tujuan Program ini adalah untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Masyarakat yang berhak menerima bantuan beras CPP adalah masyarakat yang dikategorikan dalam kondisi kemiskinan ekstrem. 1564 KPM yang menerima beras CPP yang disalurkan melalui bantuan pangan bulog ini adalah data yang sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos.
Beras yang diterima sebanyak 10 kg adalah rangkaian program penyaluran beras CPP tahap 3 tahun 2023. Untuk Kapanewon Seyegan sendiri pada tahap ini mengalokasikan sebanyak 6894 KPM.
Ludiman, Kamituwo Margoagung mengatakan bahwa jumlah sasaran KPM dari waktu ke waktu mestinya menurun. Hal itu bisa disebabkan karena ada KPM yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris. Sedang pengusulan KPM baru harus melalui mekanisme verifikasi DTKS tahun mendatang.
Ludiman juga menambahkan bahwa Kalurahan juga melaksanakan MPM (Mekanisme Pendataan Mandiri). Hal ini ditempuh bilamana ada permintaan dari warga masyarakat dengan mengetahui Dukuh setempat, diajukan oleh Kalurahan dan mengusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten. Oleh Dinas Sosial disurvey dan nantinya ditetapkan.
Berbicara masalah manfaat, Ludiman menyampaikan bahwa selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penyaluran Beras CPP ini juga untuk menahan gejolak meningkatnya harga pangan karena terjadi kekeringan yang panjang dan hama penyakit.
Ditempat yang sama, Sujarwo, Lurah Margiagung menyampaikan bahwa ada warga yang protes karena tidak dapat bantuan lagi. Sehingga perlu dilakukan pendekatan secara personal intuk meyakinkan yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menerimabantuan karena sudah dianggap mampu.
Koordinator JPL (Jasa Prima Logistik), Dimas, mengatakan bahwa pelaksanaan di Margoagung relatif lancar dan terkendali. Ini dikarenakan ada koordinasi antara desa dan JPL, sehingga jumlah verifikator dengan petugas JPL relatif seimbang. Tugas dari JPL sendiri adalah mengambil foto KPM yang nanti akan diupload melalui sistem